Yakarta, 19 de Enero.- Bajo el título “Estados Unidos vuelve a incluir a Cuba como país patrocinador del terrorismo”, el diario en idioma indonesio, Republik Merdeka, publicó un artículo refiriendo el anuncio por parte del secretario de Estado, Mike Pompeo, de la reciente decisión.
El artículo consigna además que esta medida, a tan sólo una semana de la transición del poder de la administración Trump, se toma por considerar que Cuba ofrece protección a terroristas, apoya al líder venezolano, Nicolás Maduro y por presuntos ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
No obstante, el texto pondera que, durante la administración del ex presidente Barack Obama, la Mayor de las Antillas había sido excluida de la mencionada lista, considerado como uno de los principales logros de la política exterior estadounidense en el camino hacia el mejoramiento de sus relaciones con la Isla y que se espera de continuidad la nueva administración del presidente electo, Joe Biden.
Embajada de Cuba en Indonesia
Puede leer el artículo completo en: https://dunia.rmol.id/read/2021/01/12/470121/as-kembali-memasukkan-kuba-sebagai-negara-sponsor-terorisme
AS Kembali Memasukkan Kuba Sebagai Negara Sponsor Terorisme
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan pada Senin (11/1) bahwa langkah tersebut diambil karena pemerintah AS telah fokus sejak awal untuk menolak rezim Castro. Kuba dianggap terus menyembunyikan buronan AS serta dukungannya untuk pemimpin Venezuela Nicolas Maduro.
"Departemen Luar Negeri telah menunjuk Kuba sebagai Negara Sponsor Terorisme karena berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional dalam memberikan perlindungan yang aman bagi teroris," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, sepert dikutip dari AP, Selasa (12/1).
Selain menyerang Kuba atas dukungannya terhadap Maduro, pemerintahan Trump juga menyatakan bahwa Kuba mungkin berada di belakang atau membiarkan dugaan serangan yang menyebabkan puluhan diplomat AS di Havana mengalami cedera otak mulai akhir 2016.
Kuba telah dihapus dari daftar hitam tersebut pada saat pemerintahan Presiden Barack Obama, dan telah menjadi salah satu pencapaian utama kebijakan luar negeri AS dalam rangka menjalin mencari hubungan yang lebih baik dengan pulau komunis. Langkah yang diduga akan diikuti oleh pemerintahan Joe Biden.
"Dengan langkah ini, kami sekali lagi meminta pertanggungjawaban pemerintah Kuba dan mengirimkan pesan yang jelas: rezim Castro harus mengakhiri dukungannya terhadap terorisme internasional dan subversi terhadap keadilan AS," tekan Pompeo.
Pekan lalu, dalam sebuah wawancara dengan media, Pompeo mengatakan, tidak mudah bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memasukkan Kuba ke daftar negara pendukung terorisme.